Harga beras beberapa hari terakhir ini jika dibandingkan dengan harga normal, mengalami kenaikan 5-6 persen.
Panel harga Badan Pangan Nasional menunjukkan harga beras medium masih meningkat sejak pertengahan tahun lalu. Kini harga beras medium rata-rata nasional di pedagang eceran sebesar Rp 12.330 per kilogram. Harga tertinggi berada di Papua menyentuh angka Rp 15.730 per kilogram dan terendah di DKI Jakarta Rp 11.140 per kilogram.
Kenaikan harga beras membuat Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mengatasinya. Ia juga mengatakan naiknya harga beras harus tetap diwaspadai agar inflansi tetap terkendali.
“Jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu akan sangat memberatkan masyarakat,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023.
Presiden menginstruksikan distribusi bantuan beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut akan disalurkan selama tiga bulan, dimulai pada September 2023. Ia juga menjelaskan setiap keluarga yang menerima bantuan akan mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulan selama September hingga November 2023 atau setara 210 ribu ton beras per bulan.
Selain itu Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan pemerintah terus memantau perkembangan komoditas yang berdampak signifikan terhadap gejolak inflansi. Dengan stok beras Bulog yang cukup besar, pemerintah berharap bisa menekan kenaikan harga dan menjaga ekspektasi pasar.
Kepala Ekonomi Bank Permata, Josua Pardede mengatakan faktor pendorong harga beras masih sama sejak tahun lalu. Antara lain kenaikan harga pupuk, permasalahan produksi, dan risiko kemarau panjang atau El Nino.
“Untuk memitigasi risiko inflansi, pemerintah perlu segera melakukan intervensi subsidi pupuk untuk meminimalkan biaya input pertanian,” katanya. Selain itu Josua menambahkan bahwa pemerintah perlu menaikan kuota impor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Dari sisi konsumen, pemerintah perlu secara rutin melekukan operasi pasar serta mendorong daerah menyediakan gudang penyimpanan di lokasi strategis untuk memastikan distribusi tetap aman.
