LintasBabel – Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) sedang mengatur penyaluran beras dan jagung pada bulan Maret nanti.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan BUMN pangan untuk menghadapi panen yang akan datang di bulan Maret. Dia menjamin bahwa BUMN pangan siap untuk membeli hasil panen dari petani.
“Untuk persiapan panen bulan Maret, itu proyeksinya 3,51 juta ton beras. Kemudian jagung 1,9 juta ton. Kita siapkan MRMP (Modern Rice Milling Plant), CDC (Corn Drying Center), dryer (pengering), di on kan semua,” ujar Arief.
Dia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menstabilkan harga di level petani agar tidak anjlok. Contohnya beras, jika saat panen meningkat kemudian harga gabahnya tetap Rp 5.500 sampai Rp 6.000, itu dianggap sudah lumayan bagus.
“Tapi kalau angkanya di bawah itu, maka pemerintah bisa dianggap tidak bisa mengelola kesejahteraan petani,” ungkapnya.
Menurut dia, kesejahteraan petani dapat dilihat dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Khususnya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) yang berdasarkan data historis dari Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Oktober 2022 NTPP tercatat mulai melebihi angka 100. Saat ini, NTPP di Januari 2024 berada di 116,16.
Sementara itu, sampai saat ini realisasi bantuan pangan beras hingga 6 Februari telah mencapai angka 179.149.760 kilogram (kg). Program bantalan ekonomi masyarakat ini direncanakan akan berlangsung sampai Juni nanti.
Sebelumnya, Pemerintah menjamin penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu). Penghentian sementara ini bertujuan agar proses Pemilu berlangsung dengan damai.
“Jadi, tanggal 8 sampai 9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye, lalu 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemuktahiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” ujarnya.
Seperti yang sudah umum diketahui, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye untuk Pemilu 2024 ditutup pada hari Sabtu tanggal 10 Februari. Kemudian, dilanjutkan dengan masa tenang Pemilu yang dimulai sejak hari Minggu tanggal 11 Februari hingga hari Selasa tanggal 13 Februari.
“Bapak Presiden juga sudah menyampaikan secara terpisah, kalau memang ini harus dihentikan sementara, ya memang harus dihentikan sementara, sehingga tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi,” kata dia.
“Kita pahami bersama bahwa bantuan pangan ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama. Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini,” sambungnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, NFA sudah mengirimkan surat kepada Perum Bulog yang menyatakan agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu dan memperhatikan tahapan dan jadwal Pemilu yang ditentukan oleh KPU, maka penyaluran bantuan pangan beras harus dihentikan sementara selama periode 8 sampai 14 Februari di seluruh daerah.
Selanjutnya, Bulog dimohon untuk meningkatkan penyaluran sebelum masa tenang dan setelah pemungutan suara serta berkoordinasi dengan dinas pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
“Kami tegaskan kembali, bantuan pangan ini sebenarnya bukan hanya jelang pemilu. Bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya.
