Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan pembayaran utang atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bukan berasal dari kucuran dana APBN. Namun pembayaran utang atas proyek tersebut bakal ditanggung oleh PT KAI (Persero).
Wakil Menteri (Wamen) I Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo meminta supaya masyarakat tidak perlu cemas. Mengingat, utang tersebut bukanlah menjadi tanggungan daripada rakyat Indonesia.
“Sumber pembayaran juga dari tiket, bukan ditanggung rakyat Indonesia, itu juga jadi utang KAI, yang perusahaan sehat. Kalau dibilang ditanggung masyarakat Indonesia narasi keliru,” ujarnya, dikutip Sabtu (14/10/2023).
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Tiko ini mengungkapkan kesepakatan besaran bunga pinjaman utang atas pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB tersebut ditargetkan pakan depan. Saat ini, pihaknya masih melakukan negosiasi.
Seperti diketahui, awalnya proyek KCJB akan menelan biaya sebesar US$ 6,07 miliar. Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75%
Namun, dalam perjalanannya biaya proyek tersebut membengkak (cost overrun) sebesar US$ 1,2 miliar. Namun, beban cost overrun itu dibagi dua antara China dan Indonesia. Indonesia harus membayar sekitar US$ 720 juta dan mendapat pinjaman dari CBD untuk membayar cost overrun sebesar US$ 550 juta dengan bunga 3,4% dan tenor 30 tahun.
Saat ini Indonesia telah berhasil bernegosiasi terkait besaran bunga pinjaman itu sekitar 3,6% sampai 3,7%.
“Minggu depan harusnya diberesin sekalian kami mau inagurasi yang pas BRI di China, sekalian,” kata Tiko.
Tiko menambahkan, kesepakatan tersebut rencananya akan dibarengi oleh peresmian secara hybrid antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping.
