Lintasbabel – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai tuduhan Uni Eropa atas produk baja nirkarat/stainless steel RI yang mendapat subsidi dari pemerintah China tidak mempunyai bukti kuat. Ditambah ini menjadi kasus sengketa pertama di dunia dalam sejarah pembentukan World Trade Organization (WTO).
Atas tuduhan tersebut, Uni Eropa kemudian mengenakan tambahan bea masuk antidumping (BMAD) dan Countervailing Duties atau bea masuk penyeimbang (BMP) atas lempeng baja canai dingin nirkarat atau stainless steel cold-rolled flat (SSCRF) Indonesia.
Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Kementerian Perdagangan Bara Krishna Hasibuan menilai transnational subsidies atau subsidi transnasional sebetulnya juga tidak bertentangan dengan ketentuan WTO, yang dinamakan dengan agreement on subsidies and countervailing measures.
“Soal transnational subsidies belum pernah satupun negara atau anggota di WTO yang mengangkat kasus ini dalam suatu dispute. Jadi ini adalah pertama kali dalam sejarah pembentukan WTO ada satu anggota yang men-challenge anggota lain dalam dasar ini,” kata dia dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, Minggu (10/12/2023).
Oleh sebab itu, Bara menyebut Indonesia telah resmi menggugat Uni Eropa di WTO atas pengenaan tambahan bea masuk antidumping tersebut pada akhir November 2023. Terlebih apa yang dituduhkan oleh Uni Eropa tersebut juga tidak mempunyai dasar bukti yang kuat.
“Argumentasi dari Uni Eropa adalah bahwa pabrik yang dimiliki oleh investor China yang beroperasi di kawasan industri Morowali mendapatkan subsidi dari pemerintah China. Sedangkan mereka gak bisa membuktikan jenis subsidi seperti apa itu yang dikenal dengan nama transnational subsidies,” kata dia.
Bara menyebut RI bisa merugi hingga 40 juta Euro atau sekitar Rp 668,8 miliar (asumsi kurs Rp 16.720 per Euro) bila peningkatan bea impor antidumping ini diberlakukan Uni Eropa. Jumlah tersebut setara 20.000 ton stainless steel yang dikenakan tambahan biaya bea masuk antidumping tersebut.
Lawan Aksi Jokowi, Uni Eropa Siapkan ‘Senjata’ Baru
Uni Eropa (UE) menyiapkan strategi baru menghadapi kebijakan Indonesia atas pelarangan ekspor bijih nikel. Yang terbaru, Uni Eropa meluncurkan konsultasi tentang penggunaan Peraturan Penegakan atau Enforcement Regulation dalam kasus penyelesaian sengketa pembatasan ekspor nikel Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Indonesia pada Oktober 2022 dinyatakan kalah atas gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Tak diam, Indonesia sudah mengajukan banding atas gugatan tersebut.
Dalam situs resmi Uni Eropa atau europian-union.eruopa.eu dikatakan bahwa, langkah pembentukan Enforcement Regulation itu setelah Indonesia mengajukan banding Laporan ke WTO atas kekalahan gugatan beberapa waktu yang lalu.
