Akses masyarakat dalam mendapatkan bantuan sosial yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, menjadi satu diantara yang dikeluhkan oleh masyarakat Belitung, Senin (16/10/2023).
Hal ini pun disampaikan Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Beliadi saat melakukan sosialisasi peraturan daerah (Perda).
“Iya saat melakukan sosialisasi ke masyarakat, mereka ini mengeluhkan kalau mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan bantuan sosial,” ujar Beliadi.
Terkait alokasi bantuan sosial yang dikeluhkan masyarakat yakni yang berada dibawah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Provinsi Bangka Belitung.
“Gencarnya sosialisasi bansos yang selalu disampaikan oleh Dinsos PMD Bangka Belitung selama ini, nyatanya berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Di Sosper ini paling populer ditanyakan masyarakat, bahkan kepala dusunnya. Jadi masyarakat ini tidak mengetahui bagaimana tata cara untuk mendapatkan bansos, jadi seperti apa sosialisasinya,” jelasnya.
Terkait hal tersebut Beliadi pun berharap Dinsos PMD Provinsi Bangka Belitung, dapat lebih banyak melakukan sosialisasi yang menargetkan masyarakat secara langsung.
“Tolong kepada Dinsos PMD Bangka Belitung mulailah turun ke desa, mensosialisasikan bantuan-bantuan program apa yang ada. Jangan sampai katanya sudah maksimal sosialisasi, ternyata di lapangan nol besar,” ungkapnya.
